SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI

Model-Model Hubungan Pusat dan Daerah


Menurut Asep Nurjaman (Guruh, Syahda, LS : 85 : 2000) ada beberapa alternatif bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun, yaitu :

  1. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan memberikan kekuasaan yang besar kepada pusat (hightly centralized)
  2. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan cara memberikan kewenangan yang besar kepada daerah (highly decentralized) atau dikenal dengan nama confederal system.
  3. Hubungan pusat dan daerah berdasarkan “sharing” antara pusat dan daerah. Sistem, ini disebut sistem federal (federal System) yang banyak diadopsi oleh negara-negara besar dengan fluralisme etnik, seperti Amerika Serikat, Kanada, India dan Australia.

Pendapat lain dari Dennis Kavanagh (Mutty, M. Luthfi : 4 : 1997) membagi model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari sudut kedudukan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, sebagai berikut :

  1. Agency Model (Model Pelaksana)

Dalam model ini, Pemerintah Daerah semata-mata dianggap sebagai pelaksana oleh pemerintah pusat, ciri pokoknya menurut Dennis Kavanagh adalah :

“….Central government has the power to create or abolish local government  bodies and their powers. In this model, the national framework of a policy is estabilished centrally and local authorities carry it out, with littlescope for discreation or variation”

Dengan model wewenang yang dimiliki pemerintah daerah sangat terbatas. Seluruh kebijakan ditetapkan oleh pemerintah pusat  tanpa perlu mengikut sertakan pemerintah daerah dalam perumusannya. Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan pusat dengan keleluasaan yang sangat kecil dan tanpa hak untuk berbeda. Dengan mempergunakan model ini  pemerintah pusat sewaktu-waktu dapat memperluas dan mempersempit wewenang yang dimiliki oleh daerah atau lebih jauh lagi dapat mencabut hak dan kewajiban daerah dengan membubarkannya.

  1. Partnership Model (model mitra)

Berbeda dengan model pertama, maka model kedua ini menekankan pada adanya kebebasan yang luas kepada pemerintah daerah untuk melakukan “Local Choice”. Beberapa ciri pokok model ini adalah :

“Local government has its own political legitimacy, finance (from rates and service), Resources, and even legal powers, and the balance of power between the center and locality fluctuates according to the contexs, there is too much variation in local services to sustain the agency model, even though local authorities are clearly subordinate in the partnership”

dalam model mitra ini pemerintah daerah tidak semata-mata dipandang sebagai pelaksana melainkan oleh pemerintah pusat telah dianggap sebagai partner atau sebagai mitra kerja yang memiliki independensi bagi penentuan berbagai pilihan sendiri yang walaupun pemerintah daerah tetap dalam posisii subordinatif terhadap pemerintah pusat  namun pemerintah daerah diakui memiliki legitimasi politik tersendiri.

Dengan berpedoman pada kedua model tersebut, nampaknya Undang-Undang Pemerintah Daerah di Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 5/1974 maupun Undang-Undang Nomor 22/1999 tidak memisahkan secara jelas dan tegas model mana yang pilih. Baik model Agency maupun model partnership terdapat dikedua Undang-Undang tersebut hanya saja berbeda pada aspek intensitasnya, dimana jika Undang-Undang Nomor 5/1974 lebih cenderung mempergunakan model Agency maka Undang-Undang Nomor 22/1999 cenderung melakukan pendekatan dengan model Partnership.

Tim peneliti Fisipol-UGM dan Departemen dalam negeri (Miftha Thoha,: 1985 :1986)menyarankan kepada Departemen Dalam negeri untuk membagi daerah kabupaten dan kota atas 4 (empat) klasifikasi, dimana berdasarkan klasifikasi tersebut ditentukan pola hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan fungsi yang oleh Tim Peneliti Fisipol-UGM dan Departemen dalam negeri diberi nama hubungan yang situasional adalah dengan mengadopsi pendapat dari Paul Hersey dan Kenneth Blanchard.

Pengembangan hubungan antara pusat dan daerah yang bersifat situasional ini didasarkan pada anggapan dasar bahwa setiap daerah memiliki tinghkatan yang berbeda-beda dalam hal kemampuan keuangan, kemampuan aparatur, kondisi demografi, potensi ekonomi, PDRB, kemampuan partisipasi masyarakat dan kemampuan administrasi dan organisasi. Berdasarkan atas adanya perbedaan tersebut maka daerah kabupaten dan kota dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

  1. Kabupaten/kota yang tergolong mampu melaksanakan urusan otonominya.
  2. Kabupaten/kota yang mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
  3. Kabupaten/kota yang sedikit mampu melaksanakan urusan otonomi.
  4. Kabupaten/kota yang tidak/kurang mampu melaksanakan urusan otonominya

Kondisi daerah yang pada hakekatnya memang berbeda-beda tersebut kemudian juga harus diberikan perlakuan (Treatment) yang juga berbeda dengan maksud untuk memaksimalkan kemampuan daerah dalam mengurus urusan otonomi , maka kemudian dikembangkan 4 (empat) pola hubungan yang seyogyanya dipergunakan , yaitu :

  1. pola tata hubungan instruktif
  2. pola tata hubungan konsultatif
  3. pola tata hubungan partisipatif
  4. pola tata hubungan delegatif

Pola-pola hubungan tersebut menunjukan adanya kaitan antara dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dukungan menunjukan sampai dimana bantuan, dan dorongan yang diberikan untuk mendukung terlaksananya  urusan otonomi daerah sedangkan pengarahan menunjukan sampai dimana ikut campur, interpensi, atau keterlibatan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah, pengarahan pemerintah pusat ini lebih dikaitkan dengan sampai dimana kematangan, kedewasaan atau kemampuan daerah dalam melaksanakan urusan otonominya.

Memberikan dukungan berarti mendorong daerah untuk meningkatkan kemampuannya pada tingkatan yang lebih tinggi, sehingga perbedaan antara keempat tata hubungan tersebut sebenarnya bersifat gradatif antara pengarahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan kematangan dan kemandirian  yang dimiliki oleh pemerintah daerah . bentuk-bentuk Pola hubungan tersebut dapat diperinci sbb :

  1. pola tata hubungan instruktif

Pada pola ini pengarahan lebih lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat daripada kemandirian pemerintah daerah.

  1. pola tata hubungan konsultatif

pada pola ini pengarahan (campur tangan)  dari pemerintah pusat telah mulai berkurang karena kemampuan pemerintah daearh telah mulai meningkat.

  1. pola tata hubungan partisipatif

dengan pola ini pemengarahan dari pemerintah pusat telah lebih banyak lagi dikurangi  mengingat kemampuan pemerintah daerah yang telah tinggi

  1. pola tata hubungan delegatif

pada pola tingkatan ini pemerintah pusat telah jauh mengurangi atau bahkan telah mentiadakan campur tangannya dalam mengurus otonominya.

Kelebihan dari pola hubungan situasional ini adalah pada daerah-daerah yang kurang mampu melaksanakan otonomi daerah tidak dilakukan penghapusan atau penggabungan tetapi dilakukan dengan memberikan kombinasi antara dorongan dan pengarahan  hingga daerah yang tidak mampu berangsur-angsur menjadi mampu namun secara teknis pola hubungan situasional ini cukup sulit untuk di implementasikan.

Pola hubungan pusat dan daerah yang lain dikemukakan oleh John Haligan dan Chris Aulich (1998) yang membangun 2 model pemerintahan daerah atas :

  1. The Local Democracy model

Model ini lebih menekankankan pada  nilai-nilai demokrasi dan pengembangan  nilai-nilai lokal untuk pengembangan efesensi pelayanan. Model ini menurut Danny Burn. Dkk 1994 (Bhennyamin Hoessin : 1999 : 9) dibangun berdasarkan pada teori politik.

  1. The Struktural efficiency model

Model ini lebih menekankan pada efesensi pendistribusian pelayanan kepada masyarakat lokal yang Danny Burn. Dkk 1994 (Bhennyamin Hoessin : 1999 : 9) dibangun berdasarkan pada teori manajemen

Pilihan terhadap model hubungan antara pusat dan daerah tersebut membawa konsekwensi-konsekwensi yang berbeda pada hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Model Demokrasi yang menekankan pada pengembangan nilai-nilai lokal membawa kecenderungan pada penghargaan pada perbedaan nilai-nilai lokal dan perbedaan sistem pemerintahan kekuasaan yang dimiliki daerah berasal dari masyarakat daerah itu sendiri. Sedangkan pilihan pada model struktural akan membawa kecenderungan sebaliknya yaitu intervensi dan campur tangan pemerintah pusat pada pemerintah lokal untuk mengontrol pemerintah daerah dengan maksud agar tercapai efeseinsi pembangunan.  Pemilihan model efeseinsi ini menurut A.F. Leemans  (E.Koswara : 1999: 5 ) mempunyai kecenderungan – kecenderungan sbb :

  1. kecenderungan untuk memangkas jumlah susunan daerah otonom
  2. kecenderungan untuk mengorbankan demokrasi dengan cara membatasi peran dan partisipasi lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga penentu kebijakan dan lembaga kontrol di daerah
  3. kecenderungan pusat untuk tidak menyerahkan kewenanagan atau discretion yang lebih besar kepada daerah otonom
  4. kecenderungan untuk mengutamakan dekonsentrasi daripada desentralisasi
  5. terjadi semacam paradok disatu sisi efesensi memerlukan wilayah yang lebih luas hingga SDA dan SDM lebih banyak tetapi disisi lain berpotensi menjadi gerakan separatisme yang mengarah pada disintegrasi.

Pengembangan Model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dapat diadopsi juga dari pendapat B.C. Smith ( dalam Faried Ali : 1999: 11) yang membagi berbagai model desentralisasi atas 3 model, yaitu :

  1. Model Development

Desentralisasi dengan model pembangunan ini melahirkan sejumlah otonomi daerah pada negara-negara yang sedang berkembang dimana pengaruh kolonial masih sangat mewarnai sistem penyelenggaraan pemerintahannya seperti institusi lokal yang diberi nama pemerintahan kotapraja. Dengan model ini hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang terjalin bersifat hubungan yang bercorak sentralistis mengingat model pembangunan membutuhkan mobilisasi Sumberdaya alam dan modal yang maksimal.

  1. Model liberal

Model liberal  adalah model desentralisasi yang lebih berorientasii pada pada dua fungsi utama, yaitu pelayanan dan partisipasi, sehingga format hubungan antara pusat dan daerah yang terbentuk lebih cenderung pada bentuk desentralisasi mengingat pelayanan damn partisipasi lebih prima dan efesein apabila diserahkan pada daerah yang paling dekat dengan masyarakat yang dilayani.

  1. Model Komunis

Desentralisasi dengan corak komunis ini adalah corak desentralisasi yang menekankan pada ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.