SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI

Posts tagged “negara federal

Mungkinkah Penerapan Prinsip-Prinsip Federalisme di Negara Kesatuan


Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang terdiri atas kurang lebih 13.000 pulau yang terbentang dari barat ke timur sepanjang lebih lebih dari 5.000 Km melintasi tiga zona waktu menyebabkan Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia.  Bangsa Indonesia juga bukan merupakan bangsa keturunan penduduk asli Indonesia tetapi merupakan keturunan migran Austronesia sekitar 5.500 tahun yang lalu.  Kondisi ekologi dan isolasi geografis menyebabkan mereka memiliki sistem dan lingkungan kebudayaan masing-masing yang sangat jauh berbeda satu dengan yang lainnya. bangsa Indonesia  pada hakekatnya tidak memiliki budaya nasional yang padu dan utuh tetapi hanya berupa “keping-keping” kebudayaan daerah yang akui sebagai budaya nasional.

Komoditas-komoditas lokal nenek moyang bangsa Indonesia tersebut kemudian membentuk model-model pemerintahan kerajaan yang masing-masing berdiri sendiri secara independen dengan sistem pemerintahan khas serta wilayah kerajaan sendiri yang jelas dan tegas.

Kedatangan Bangsa Eropa ke-kepulauan Indonesia dengan tujuan melakukan eksploitasi sumber daya alam, penyebaran agama dan memperluas wilayah jajahan dengan cara menindas dan menghilangkan indepedensi serta kemerdekaan kerajaan-kerajaan di Indonesia kemudian menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia hingga tercapainya kemerdekaan Indonesia pada 17 agustus 1945.

Dari perjalanan sejarah tersebut jelaslah pilihan para pendiri bangsa untuk memberi bentuk negara kesatuan lebih merupakan pilihan emosional daripada pilihan yang berdasarkan pada kondisi objektif bangsa Indonesia. Disamping itu pengalaman dengan negara federasi bentukan Belanda diawal-awal masa kemerdekaan memperkokoh pandangan yang antipati terhadap bentuk negara federal. Disamping itu dengan melihat tantangan perkembangan bangsa-bangsa di era mendatang yang menuntut azas-azas demokratisasi, kualitas pelayanan, kesanggupan dan fleksiblitas organisas pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan lingkungan maka bentuk pilihan hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang terbaik adalah bentuk negara federal, hanya saja  perubahan bentuk negara dari berbentuk kesatuan menjadi berbentuk federal tentu bukan perkerjaan mudah,  seperti membalik telapak tangan tetapi merupakan perubahan besar dan  mendasar yang menyangkut perubahan bentuk negara.

Perubahan bentuk negara adalah perubahan konstitusi yang bukan hanya dapat menimbulkan “luka” yang amat mendalam bagi para pendiri bangsa tetapi juga memerlukan proses politik dan hukum yang mungkin saja akan melalui jalan yang teramat sulit dan akan memakan waktu teramat panjang dan secara objektif suasana psikologis bangsa Indonesia saat ini tidak memungkinkan membentuk negara federal saat maka Jalan tengah yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah memberikan otonomi luas dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan negara federal dalam bentuk negara kesatuan.

Mencari “jalan tengah” penerapan prinsip-prinsip otonomi negara federal di negara kesatuan dapat ditempuh dengan   berdasarkan pada aspek  philosofis prinsip otonomi negara federal yaitu bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh negara federal berasal dari kedaulatan milik negara bagian yang diberikan kepada pemerintah pusat dan hal ini berbeda secara diametrik dengan dasar philosofis negara kesatuan yang menganut paham bahwa kedaulatan didistribusikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah-pemerintah daerah. Karena itu jika prinsip-prinsip negara federal akan diterapkan pada otonomi di Indonesia maka konsekwensinya adalah sbb :

  1. Otonomi yang diperoleh oleh daerah bukan kewajiban tetapi hak daerah
  2. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah merupakan kewenangan  luas, kecuali beberapa kewenangan yang merupakan kewenangan yang bersifat umum.
  3. Kewenangan pemerintah pusat merupakan kewenangan yang diberikan oleh daerah
  4. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah tidak dapat dikurangi, ditambah ataupun dihapuskan oleh pemerintah pusat.
  5. Kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat terbatas sedangkan kewenangan pemerintah daerah tidak

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.