SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI

Negara Kesatuan Vs Federalisme


Perdebatan tentang bentuk negara federal atau kesatuan bukanlah bentuk perdebatan yang asing bagi bangsa. Perdebatan tentang dipilihnya bentuk negara kesatuan atau federal bukan hanya muncul sebagai wacana dalam perdebatan dalam sidang-sidang BPUPKI tetapi konsep federalisme malah juga pernah diterapkan di Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1948 sampai dengan tahun 1950.
Dalam sidang-sidang BPUPKI konsep federalisme dalam bentuk negara serikat di wacanakan oleh M. Hatta dengan memulai argumentasinya bahwa dibentuknya negara serikat adalah sebagai konsekwensi menempatkan otonomi pada setiap manusia yang kemudian meningkat menjadi otonomi masyarakat dan seterusnya menjadi otonomi bangsa. Sedangkan para penganut paham negara unitarisme dan integralistik dari negara dikemukakan oleh Soepomo dan M. Yamin. Soepomo mempertahankan negara kesatuan berangkat dari argumentasi riwayat hukum (rechtsgeschicte) dan lembaga sosial (socialee structuur) bangsa Indonesia sejak dahulukala telah menganut bentuk kesatuan sedangkan M. Yamin mempertahankan bentuk negara kesatuan berangkat dari argumentasi agar bangsa Indonesia tidak dianggap remeh dalam pergaulan internasional.
Perdebatan tentang negara kesatuan dan federalisme dalam sidang-sidang BPUPKI tersebut berakhir dengan dipilihnya bentuk negara kesatuan sebagai kehendak mayoritas para pendiri bangsa saat itu, namun sebagai wacana permasalahan federal dan atau negara kesatuan tersebut bersifat latent, sesekali muncul kepermukaan dan kemudian tenggelam dalam kancah politik nasional.
Praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk negara federal ketika dibawah Republik Indonesia Serikat tahun 1948 sampai dengan 1950 menambah buruknya kesan wajah negara fedral di Indonesia, distorsi bentuk negara federal dalam persepsi bangsa Indonesia oleh karena terbentuknya negara Indonesia Serikat waktu itu ditujukan lebih banyak dengan tujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia.
Kemunculan kembali wacana negara federal mengalami puncaknya setelah bangsa Indonesia mengalami perjalanan panjang selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) tahun dibawah rezim orde lama (1959-1965) dan rezim orde baru (1966-1998). Bentuk negara kesatuan dianggap “mengecewakan” oleh sebagian besar daerah karena selama pemerintahan kedua rezim tersebut dirasakan oleh daerah telah terjadi ketidak-adilan yang sangat tajam dalam hubungan antara pusat dan daerah, baik dibidang politik, ekonomi maupun sosial-budaya.
Dibidang politik, terjadi Indoktrinasi Ideologi dan penyeragaman organisasi-organisasi massa dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menuju pada uniformity (penyeragaman) dan bukan unity (persatuan) sehingga yang terjadi adalah “pemaksaan” untuk bersatu dan bukan kerelaan yang tumbuh secara wajar untuk menjadi kesatuan identitas bangsa. Dibidang ekonomi kondisinya tidak jauh berbeda, seperti diungkapkan oleh St. Sularsto dan T. Jakob Koekerts :

“Sekedar Ilustrasi , Irian Jaya hanya mendapat 4 %, Kalimantan Timur mengkonsumsi hanya 1 % sedangkan Aceh hanya mendapat bagian ½ % dari seluruh pengasilan pengolahan sumber daya lokal masing-masing dan selebihnya diangkut ke pusat ” (Federalisme untuk Indonesia : xv : 1999)

Dibidang Sosial Budaya, demikian juga terjadi pengikisan akar budaya masyarakat dengan pemberlakuan struktur kehidupan masyarakat yang bersifat serba seragam telah menghambat memunculnya kesatuan-kesatuan masyarakat lokal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s