SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI

Pertanggungjawaban Publik dan Legitimasi Pemerintahan


Pada hakekatnya kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah terbentuk dan berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh  rakyat dalam bentuk wewenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.  Paham yang kemudian dikenal sebagai paham kedaulatan rakyat ini berpandangan bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan sesungguhnya, sedangkan pemerintah hanyalah menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, seperti dikemukakan oleh Budiardjo (1998 : 107)  bahwa   dalam teori politik tradisional, rakyatlah yang memberi kekuasaan kepada fihak lain untuk memerintah  dan pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat. Ini dinamakan kedaulatan rakyat

Paham kedaulatan rakyat merupakan konsep inti dari paham demokrasi yang terus berkembang dan diterima oleh hampir seluruh bangsa dan budaya di dunia saat ini. Dengan paham kedaulatan rakyat para pemegang kekuasaan pemerintahan diwajibkan untuk secara terus-menerus  menggembalikan dan memperbaharui kekuasaannya melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala sehingga dengan sendirinya pemerintah selalu dikenai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanat kekuasaan yang diembannya.

Kekuasaan negara harus terus menerus dikembalikan kepada rakyat dari waktu ke waktu melalui pemilihan umum secara berkala. Adanya pemilihan umum secara berkala ini membuat negara selalu didesak untuk mempertanggungjawabkan  kebijakan-kebijakannya kepada masyarakat. Negara dibuat menjadi Accountable terhadap masyarakat.                  (Budiman : 1997 : 31)

Dalam perkembangan pemikiran tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat, khususnya mengenai interaksi antara pemerintah dengan rakyat, dewasa ini  telah berkembang konsep baru, yang dikenal dengan good governance yang didefinisikan oleh World Bank (dalam LAN : 2000 : 5 ) sebagai : “The way state power used in managing economic and social resources for development of society”. Konsep ini pada hakekatnya adalah suatu upaya untuk mewujudkan suatu bentuk hubungan interaksi yang ideal dalam penyelenggaraan  pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efesien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan  interaksi yang konstruktif  di antara domain-domain  negara (State), sektor swasta (Private) dan masyarakat (Society).

Nilai utama  yang terkandung dalam konsep kedaulatan rakyat, demokrasi dan good governance adalah kewajiban pemerintah untuk selalu mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahannya kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan. Seperti yang dikemukakan oleh Budiardjo ( 1998 : 106), bahwa memang ada berbagai rumusan mengenai demokrasi, tetapi salah satu unsur terpenting dari semua definisi itu ialah accountability yang merupakan nilai inti dari  demokrasi.

Untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dan mewujudkan good governance, peranan negara amat penting  karena negara memiliki fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sektor-sektor lain, yaitu sektor dunia usaha dan sektor masyarakat,  selain itu negara juga memiliki kewenangan administratif  penyelenggaraan pemerintahan. Upaya-upaya perwujudan kearah good governance  dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan bersamaan dengan itu dilakukan upaya pembenahan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud good governance (LAN : 2000 : 8)

Keharusan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya juga telah terumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 , seperti dikemukan oleh Budiardjo (1998 : 109), bahwa :

Masalah accountability telah jelas dirumuskan dalam UUD 1945 :

  1. Karena Presiden bertanggungjawab kepada MPR
  2. Karena Presiden harus memperhatikan DPR
  3. Karena DPR mempunyai wewenang menyelenggarakan sidang

khusus MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden

Pada tingkatan Pemerintahan Daerah, terutama  ketika berada dibawah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, lebih dititik beratkan kepada Pemerintah Pusat sedangkan kepada rakyat di daerah,  yang ada hanya kewajiban Kepala Daerah yang merangkap sebagai Kepala Wilayah untuk memberi keterangan pertanggungjawaban,  Seperti dikemukan oleh  Koswara (2001 : 169) bahwa satu-satunya batasan mengenai hubungan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat didaerahnya hanyalah Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kondisi demikian menyebabkan pemerintah daerah lebih merasa bertanggungjawab kepada pemerintah pusat dibandingkan kepada rakyat di daerah sehingga pemerintahan yang demikian lambat laun akan kehilangan legitimasinya untuk memerintah, seperti dikemukakan oleh Suseno (1994 : 30), bahwa betapapun besar kekuasaan seseorang, ia selalu dapat dihadapkan dengan tuntutan untuk mempertanggungjawabkan dan apabila pertanggungjawaban itu tidak diberikan, kekuasaan itu tidak lagi dianggap sah

Apabila kekuasan pemerintah sudah dianggap tidak sah, maka kekuasaan pemerintah tersebut dianggap sudah tidak memiliki legitimasi dan pemerintahan yang demikian hanya menunggu waktu terbentuknya pemerintahan yang baru karena legitimasi merupakan hal yang sangat essensial dalam memelihara kestabilan pemerintahan, seperti dikemukakan oleh Surbakti (1992 : 99), bahwa :

Secara umum terdapat 2 alasan utama mengapa legitimasi menjadi penting bagi pememimpin pemerintahan,

  1. legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dan kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial
  2. legitimasi membuka kesempatan yang semakin luas bagi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan

Lebih jauh lagi,  Pemerintahan yang memiliki legitimasi tidak hanya menunjukan stabilnya pemerintahan tetapi juga menunjukan karakter sebagai pemerintahan yang baik, seperti dikemukakan oleh Rasyid (1997 : 31) ,

Pemerintahan yang baik akan terus memperkuat legitimasinya dengan cara memberi aspirasi kepada rakyat tentang bagaimana mengejar kemajuan, memberi pelayanan yang adil, menyelesaikan konflik-konflik kepentingan yang besar serta  memberi  arah tentang cara-cara terbaik mewujudkan masyarakat sejahtera

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s